Sang Profesor

Pengantin Siri ke Hotel Prodeo

Posted on: Februari 22, 2010

Oleh Prima Restri Ludfiani,Andi Nur Aminah

Bila pernikahan tidak tercatat, negara tidak bisa membantu jika istri dan anak ditelantarkan.

Mustari (65 tahun) ketar-ketir mendengar informasi orang yang menikah di bawah tangan (siri) akan dipenjara enam bulan atau denda Rp 6 juta. Sanksi itu akan berlaku setelah Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan disahkan.

Warga Kelurahan Rappokaling, Kec Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ini, pun bolak-balik ke kantor kelurahan. Dia mengecek namanya: masuk dalam daftar yang dinikahkan masal atau tidak.

Sejak awal 2010 –sebelum wacana kriminalisasi pelaku nikah masal mencuat– dia mendaftar untuk ikut nikah masal. Tapi, karena pernikahan belum kunjung terjadi, padahal televisi sudah santer mengabarkan sanksi itu, dia pun menjadi cemas.

Hajatan nikah masal difasilitasi pihak kecamatan bersama sebuah LSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Sampai saat terakhir, ada 450-an pasangan yang mendaftar. Dan, tak semuanya akan menikah, karena dana terbatas.

Penyelenggara nikah siri pun akhirnya menetapkan setiap kelurahan di wakili satu orang. Ada 15 kelurahan kelurahan di Kec Tallo. Sebanyak 430-an orang harus tersisih. Dan, Mustari girang bukan kepalang ketika namanya masuk ‘kloter pertama’.

Pernikahan itu terjadi di Masjid Babul Khair, Jl Korban 40 Ribu Jiwa, Makassar, Kamis (18/2). ”Alhamdulillah, akhirnya menikah juga, secara resmi,” kata Mustari, disambut senyum istrinya, Rahmatia (59).

Mustari dan Rahmatia menjadi pasangan tertua. Tapi, itu bukan soal bagi Mustari. Yang terpenting, bayang-bayang jeruji besi kini tak lagi menari-nari di benaknya.

Ketua Panitia, Jamil Saleh, mengatakan nikah masal untuk pasangan nikah siri dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Mereka dibantu karena mereka tak punya biaya mengurus administrasi yang besarnya Rp 300-500 ribu. ”Pasangan lainnya kita nikahkan bertahap.”

Tak seperti Mustari dan Rahmatia yang sudah bisa tidur nyenyak, ribuan, bahkan jutaan pasangan nikah siri masih dilanda kecemasan. Antara lain para pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Sejumlah pemulung yang ditemui Republika , mengaku sudah menikah di kampung halamannya, sebelum datang ke Bantar Gebang. Seperti Dayat (40), yang berasal dari Banten. Menikah tahun 1986, dia sudah dikaruniai lima anak dan dua cucu.

Saat menikah, ada calon pengantin, mahar, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul di depan penghulu kampung. Hajat itu disaksikan kerabat dan tetangganya. Syarat dan rukunnya lengkap. ”Saya baru tahu perlu surat nikah saat mengurus akta kelahiran anak.”

Karsinah (40), pemulung lainnya, juga tak kenal dengan surat nikah. ”Dulu  mah ngga tau . Orang tua  aja yang  ngurusPokonya mah ada penghulu  aja , tapi  ngga ada surat nikahnya,” tutur wanita yang juga dari Banten ini.

Karena tak punya surat nikah, Dayat, Karsinah, dan pemulung lainnya, mulai khawatir. Mereka berharap ada yang mau menguruskan nikah resmi, dengan syarat tak memberatkan. ” Kalo ada yang mau  nikahin masal, ya kita  seneng ,” kata Karsinah.

Mereka mengakui, tak adanya surat nikah memberi kerepotan tersendiri. Antara lain, tak bisa mengurus akta kelahiran anak. Pada akta kelahiran anak-anak Dayat, misalnya, hanya tercantum nama istrinya sebagai orang tua. Pihak kelurahan tak membolehkan namanya tercantum.

Kantong pasangan suami-istri tanpa surat nikah, juga dapat dijumpai di Kampung Pengarengan, tak jauh dari Pusat Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, Jakarta Timur. Tapi, pelaku nikah siri, Kurniasih (30), mengaku tak punya surat nikah karena harus bayar mahal.

UU No 1/1974 tentang Perkawinan memang hanya mencantumkan biaya nikah Rp 30 ribu. Ditambah buku nikah Rp 10 ribu, total biayanya hanya Rp 40 ribu. Tapi, di lapangan, bisa 10 kali lipat. ”Yang jelas sekarang biayanya ratusan ribu,” kata Kurniasih, yang menikah 1993.

Ratusan ribu rupiah tentu terlalu besar bagi orang seperti Kurniasih, yang suaminya hanya seorang tukang sapu. ” Wong , untuk beli beras saja sulit, apalagi untuk mengurus surat nikah,” katanya, kata ibu beranak lima ini.

Dia mau saja mengurus surat nikah, agar mudah mengurus kartu keluarga, akta kelahiran, KTP, dan lain-lain. ”Asalkan gratis.”

Ibarat mobil
Tapi, benarkah pelaku nikah siri perlu nikah ulang untuk mendapatkan surat nikah? Menteri Agama, Suryadharma Ali, membantahnya. ”Bagi yang telanjur nikah siri, cukup didaftarkan, nggak usah nikah ulang.”

Suryadharma menegaskan, dari sisi  syar’i , nikah siri tidaklah bermasalah. Sebab, yang terpenting adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan proses ijab kabul.

Suryadharma mengibaratkan nikah siri seperti mobil. Pada asalnya boleh digunakan, tapi ada yang menyalahgunakannya. Para penyalahguna nikah siri ini, kata dia, seperti menyalahgunakan mobil untuk transaksi narkoba. ”Bukan kawin sirinya yang salah, tapi pelakunya.”

Tapi, benarkah orang yang menikah siri akan dipidana enam bulan penjara dan denda Rp 6 juta? ”Saya belum pernah menandatangani draf itu. Jadi, yang beredar selama ini adalah draf ilegal,” katanya dalam konferensi pers khusus terkait polemik kawin siri di Kantor kementerian Agama Jakarta, Jumat (19/2).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ida Fauziah, mengakui RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, alias ditargetkan disahkan tahun ini. Tapi, hingga pekan lalu, belum diserahkan pemerintah ke DPR. ”Kapan RUU itu dibahas, bergantung pemerintah,” katanya.

Tiga pendapat
Tapi, apakah draf itu ilegal atau bukan, sudah sampai ke DPR atau belum, dia sudah telanjur mencuatkan pro-kontra, terutama soal sanksi pidana. Ada setidaknya tiga pendapat: setuju; tidak setuju; dan setuju diberlakukan secara bertahap.

Bagi yang setuju, sanksi pidana perlu diberikan demi ketertiban serta melindungi hak perempuan dan anak. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara ada di belakang sikap ini, seperti Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa; dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Mahfud setuju pemidanaan karena melihat akibat nikah siri terhadap anak dan perempuan. Selain itu, tafsir ulama terhadap persoalan itu berbeda-beda. ”Karena tafsirnya berbeda-beda, kita boleh memilih tafsir yang mana. Kalau saya, ikut nikah siri diatur UU,” katanya.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga setuju pelaku nikah siri dipidanakan, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak berkurang. Tapi, ”Untuk laki-laki dan perempuan harus diatur beda,” kata Anggota Komnas Perempuan, Masruchah.

Bila hukuman pidananya disamakan, para aktivis perempuan menilai perempuan dua kali menjadi korban. Yaitu menjadi korban nikah siri, dan korban pemidanaan.

Masruchah mengatakan, dalam nikah siri, perempuan menjadi korban. Bila pernikahan itu membuahkan anak, korbannya bertambah. ”Jika terjadi apa-apa, seperti semena-mena ditinggalkan, perempuan tidak mendapat apa-apa dari suami. Anak pun tidak memiliki hak waris dari ayahnya.”

Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, negara tidak bisa membantu. ‘Karena memang bentuk pernikahan ini tidak tercatat secara resmi oleh negara,” kata Masruchah yang membidangi Isu Perempuan dalam Islam, Hak Reproduksi dan Seksual dan Hak Politik, itu.

Pendapat lebih  soft disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin. Dia mengatakan, sanksi pidana sebaiknya dipahami dalam konteks melindungi hak perempuan dan anak, tanpa memunculkan kesan bahwa nikah siri dilarang, apalagi haram. ”Perlu formula baru.”

Ma’ruf mengungkapkan, sejak 2005 lalu, MUI telah memutuskan nikah siri adalah sah, bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sebagai jalan tengah, saat itu MUI mengusulkan nikah siri dicatatkan, sehingga hak perempuan dan anak tidak hilang. Usul itu diterima pemerintah. Tapi, ”Karena ada kesulitan teknis, pemerintah tidak menindaklanjuti.”

Bagi yang tidak setuju pemidanaan, pernikahan siri adalah halal, bila syarat dan rukunnya tercukupi. ”Lebih baik pemerintah mengurusi masalah perzinahan, pornografi, dan pornoaksi, yang marak di negeri ini. Jangan yang sudah sah menikah secara agama dikejar-kejar,” kata Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini.

Alasan lain Adian menolak sanksi pidana, juga karena melihat kesadaran masyarakat mencatatkan pernikahannya ke KUA terus meningkat. Selain itu, masih ada problem di lapangan, yaitu tingginya biaya pernikahan. ”Yang tidak punya dana cukup ke KUA, akhirnya menikah siri.”

Pendapat ketiga, antara lain datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Ahmad Bagdja, mengatakan pelaku nikah siri sebaiknya tidak diberi sanksi pidana. ”Tidak logis jika nikah siri dihukum, sementara perzinahan, kumpul kebo, dan  free sex malah dianggap bagian hak asasi bila dilakukan atas dasar suka sama suka,” katanya.

Ahmad Bagdja mengatakan, asal cukup syarat dan rukun, nikah siri sah. Tapi, dia mengingatkan perintah Rasulullah untuk mengumumkan pernikahan agar tidak terjadi fitnah. Alhasil, bila pernikahan sudah sah, tapi tidak diumumkan, Ahmad Bagdja berkata, ”Belum sempurna.”

Atas dasar itulah, kata Ahmad Bagdja, negara bisa mengambil peranan. Yaitu dengan memberi sanksi kepada ‘yang belum sempurna’. Tapi, dia mengusulkan sanksi administratif. ”Jadi, dikembalikan saja kepada hak perdata,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Choirun Nisa, menilai sanksi sebaiknya diberitakan bertahap. ”Jangan langsung dipidana. Biarkan tahapannya berjalan. Administratif dulu,” katanya.

Mantan ketua MA, Bagir Manan, juga menilai sanksi pidana bagi yang menikah siri tidak tepat. Sebab, penjara bisa penuh. ”Ancaman pidana juga tidak sejalan dengan trend hukum yang ingin mengurangi ancaman pidana,” katanya.

Lebih baik, kata Bagir, dilakukan upaya preventif. Kepada pasangan yang belum menikah, disosialisasikan dampak nikah siri, agar mereka tak mengambil jalan itu. Kalaupun sanksi hendak diterapkan, dia menyarankan jangan yang bersifat pidana. Salah satu bentuk hukuman yang dia usulkan adalah kerja sosial. rahmat santosa/indira rezkisari/ikhsan shiddieqy/c32/c29, ed: harun

Setelah Denda Ditambah Kurungan

Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Artinya, RUU itu menjadi prioritas untuk disahkan pada tahun ini. Draf-nya masih di tangan pemerintah, belum diserahkan ke DPR. Meski demikian, heboh soal RUU ini sudah menyeruak, terutama soal nikah siri (di bawah tangan). Berikut pasal yang diributkan itu, serta beberapa soal soal nikah siri.

* Sanksi Baru

Pasal 143
Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan 6 (enam) bulan.

* Sanksi Lama

– UU No 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil.
– Peraturan Pemerintah (PP) No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974 menyatakan di Pasal 45 Ayat (1) bahwa orang yang tidak mencatatkan pernikahan di KUA dan kantor catatan sipil didenda setinggi-tingginya Rp 7.500. Saat itu, belum ada sanksi kurungan.

* Beberapa Alasan Menikah Siri
– Tidak tahu mengurus administrasinya, karena pernikahan dilakukan di kampung.
– Biaya mengurus biaya pernikahan mahal. Biaya menikah sesuai UU No 1/1974 tentang Perkawinan hanya Rp 30 ribu. Ditambah biaya buku nikah Rp 10 ribu, totalnya menjadi Rp 40 ribu. Tapi, di lapangan, biayanya melonjak menjadi ratusan ribu rupiah.
– Untuk menikahi istri muda tanpa izin istri tua.

* Tiga Dampak Utama Nikah Siri Terhadap Perempuan

1. Tidak adanya surat nikah membuat anak yang dilahirkan terancam tidak memiliki akta kelahiran.
2. Anak dan istri terancam tidak mendapatkan hak waris karena tidak ada bukti administrasi, dan pihak laki-laki (suami, ayah) pun mengelak.
3. Memberi dampak psikologis yang berat kepada istri dan anak bila suatu saat ditinggalkan atau ditelantarkan.

Sumber: Departemen Agama/Komnas Perempuan/Pusat Data Republika.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: