Sang Profesor

Archive for Februari 2010


“Life is a promise; fulfill it. – Kehidupan ini adalah sebuah janji; Penuhi janji itu.”
Mother Teresa

Tujuan hidup adalah keyakinan, moral, atau standar yang akan mengendalikan hidup kita, sebab ia (tujuan hidup) memandu pola pikir dan perilaku kita. Contoh seorang ayah ingin meluangkan waktu bersama anak lelakinya. Ia merencanakan nonton pertandingan sepak bola. Tetapi ia kecewa karena mobilnya terjebak macet parah.

Sesaat kemudian ia segera melupakan rasa kecewa dan kembali ceria, sebab ia ingat tujuannya adalah meluangkan waktu bersama anak tersayang. Nonton bola hanya sarana untuk mencapai tujuan dan bisa diganti dengan cara lain. Lalu ia mampir ke sebuah kafe di pinggir jalan dan ia merasa senang karena benar-benar mencapai tujuannya yaitu menghabiskan waktu berdua dengan anaknya sepanjang hari.

Contoh lain misalnya dulu menikah tujuannya untuk mencari kebahagiaan berdua. Tetapi setelah dalam proses beberapa tahun, justru masing-masing mencari kesenangan sendiri-sendiri. Proses yang berat atau bahkan sangat mudah terkadang membuat kita lupa pada tujuan semula, sehingga menimbulkan kehancuran, kecewa, kesedihan, dan hal negatif lainnya.

Itulah mengapa tujuan hidup begitu penting, sebab tujuan hidup menjadikan sikap, perkataan, dan perbuatan kita tetap fokus dan kosisten. Tak jarang segala macam kejadian yang kita alami mempengaruhi emosi dan pengambilan keputusan, sehingga kondisi dan tujuan ikut berubah. Dengan kembali memikirkan tujuan hidup maka kita dapat menemukan makna dan kepuasan dari segala sesuatu yang kita lakukan.

Memiliki tujuan hidup juga dapat membangkitkan seluruh potensi dan membantu kita menemukan kekayaan sejati. Sebab tak jarang, tujuan hidup itu menggerakkan kita secara aktif, kreatif, dan disiplin dalam melakukan langkah-langkah ekspansi. Dengan kata lain, tujuan hidup itu menjadikan energi dan vitalitas kita meningkat dalam upaya mencapai sesuatu yang jauh lebih bermakna.

Tujuan hidup juga akan membantu kita menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin, sebab kita mengetahui kemana akan menuju. Coba bayangkan jika setiap bangun tidur kita tak mengerti apa yang harus dilakukan? Tanpa tujuan hidup yang jelas akan membuat kita cenderung menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, tidak mampu bertindak cepat dan senang menunda-nunda pekerjaan.

Memiliki tujuan hidup merupakan hal yang menakjubkan. Oleh sebab itu, maka langkah pertama dan terpenting dalam mengarungi kehidupan adalah menentukan tujuan hidup. Beberapa hal berikut mungkin dapat membantu Anda segera menemukannya (tujuan hidup).

Langkah pertama dalam menentukan tujuan hidup adalah mengenali diri sendiri; apa kekurangan dan kelebihan, apa yang Anda sukai dan inginkan. Keinginan hati yang terdalam seringkali menjadi motivasi yang kuat untuk melakukan langkah-langkah pencapaian. Orang-orang yang terkenal di dunia karena prestasi mereka umumnya memiliki tujuan hidup yang berkaitan erat dengan apa yang ada dalam diri mereka, terutama keahlian dan apa yang mereka sukai.

Tujuan hidup haruslah baik. Leo Nikolaevich Tolstoy (1828-1910), seorang pemikir dan novelis Rusia, mengatakan, “Satu-satunya arti kehidupan adalah mengabdi pada kemanusiaan.” Maka pastikan tujuan hidup Anda berkaitan erat dengan kebaikan dunia sekitar & semua orang, memberi kebahagiaan dan ketenangan; tidak menimbulkan kekesalan, kecurigaan, amarah, kesengsaraan apalagi peperangan, serta hal-hal negatif lainnya.

Dalam menentukan tujuan hidup, Anda harus memikirkan kemana akhir perjalanan hidup Anda. Langkah ini hampir sama dengan memikirkan bagaimana tipe pekerjaan yang Anda inginkan, tipe rumah yang Anda sukai, dan lain sebagainya. Terlebih dahulu deskripsikan kehidupan ideal itu, yang membuat Anda benar-benar merasa senang, sehingga dengan senang hati pula Anda menciptakan kemajuan-kemajuan serta menikmati sensasi tantangannya.

Untuk menentukan tujuan hidup, Anda juga harus menggunakan akal sekaligus hati nurani. Sebab kehidupan yang terbaik adalah selaras dengan pikiran dan hati. Banyak orang lebih bahagia dan sukses, karena mereka hidup dalam keseimbangan; dalam arti menjalankan moral-spiritual, mendapatkan ketenangan dan kepuasan batin, memiliki bisnis, karir dan keuangan yang baik, keharmonisan keluarga, kebugaran fisik, kehidupan sosial menyenangkan, dan lain sebagainya.

Menentukan tujuan hidup adalah langkah hidup terbesar yang akan membuat Anda mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Sebab tujuan hidup yang jelas menjadi sebuah peta untuk membimbing Anda tiba tepat pada tujuan. Jadi jangan tunda lagi, segera tentukan tujuan hidup Anda, sekarang!

*) Andrew Ho adalah seorang pengusaha, motivator, dan penulis buku-buku Bestseller. Kunjungi websitenya di : http://www.andrewho-uol.com

Iklan


Karena sebuah perputaran hidup seorang berkembang
Dan karena sebuah perputaran hidup juga seseorang merasa linglung karena semua berubah

Hidup ini unik
Ia memiliki cara untuk mengajarkan banyak hal dengan segala versi takdir yang beda
Semua yang bertranformasi menjadi lebih baik adalah penerima rapor terbaik
Sedangkan yang berhenti berkembang pada satu titik adalah penerima rapor terburuk

Sebuah penggambaran memperlihatkan banyaknya sisi kehidupan kita yang berkembang
Menjadi bijak melihat sisi kehidupan
Mendengarkan dan meminimalisir subjektifitas dalam berpikir
Hingga menjadi lebih tulus dalam meluruskan niat dan menjalankan sebuah konsistensi pilihan

Sementara itu bagian sisi kehidupan lainnya memperlihatkan frame kebalikan
Tetap pada sebuah pemikiran lama
Berbicara dengan subjektifitas dengan arogansi merasa paling benar
Hingga menilai sesuatu dari asas manfaat tanpa ada niat tulus untuk memberi

Sebuah situasional dari dua sisi kehidupan yang mungkin saja terjadi
Dan Sekarang waktunya berdiri dan memilih di sisi mana kita berada?

Salam Inspirasi

Kamis, 25 Februari 2010 | 03:39 WIB

Oleh KH Tholhah Hasan

Setiap tanggal 12 Rabiulawal, umat Islam di seantero dunia memperingati maulid (hari lahir) Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad diakui para pengikutnya, lawan-lawannya, dan para pengamat kehidupannya adalah manusia luar biasa. Manusia yang punya pengaruh sangat besar terhadap perjalanan hidup umat manusia dan peradabannya di dunia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, bahkan sampai kini.

Tidak heran, Michael H Hart, dalam buku The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History, menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama di antara 100 tokoh besar yang dipilihnya, dengan alasan: ”Muhammad adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa, baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi; Muhammad yang berasal-usul dari keluarga sederhana telah menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, yakni Islam. Pada saat yang bersamaan, ia tampil sebagai pemimpin yang tangguh, tulen, dan efektif. Kini, 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat, mendalam, dan berakar. Dari segi inilah saya menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad sehingga saya menganggap Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia.”

Sejarah memberi kesaksian, Muhammad figur yang menarik perhatian sejak usia muda. Di samping talenta kepemimpinan menonjol, ia sejak muda dikenal moralis sehingga ia lebih dikenal sebagai ”al-Amin” (orang yang jujur dan bertanggung jawab). Ia sudah terlibat gerakan moral ”HilfulFudlul” (sumpah keutamaan) yang membela keadilan dan kebenaran kepada siapa pun ketika masih sangat belia.

Ia juga tampil sebagai tokoh yang berkarakter demokratis dan suka perdamaian. Karakter itu jadi menarik ketika ia dipercaya kaumnya untuk meletakkan ”Hajar Aswad” di tempat semula saat Kabah baru selesai direnovasi. Kabilah-kabilah di Mekkah dan sekitar bersaing memperebutkan kehormatan sebagai pembawa Hajar Aswad sehingga nyaris menyulut perang saudara.

Dengan kearifannya, ia mengangkat Hajar Aswad di atas selembar kain segi empat, kemudian mengajak empat wakil suku yang berebut untuk bersama mengangkat hajar aswad dengan memegang ujung-ujung kain. Baru kemudian, setelah sampai di dekat Kabah, Muhammad mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Mereka yang menyaksikan bersorak dan bertepuk tangan dengan rasa puas dan kagum.

Puncak karakter Muhammad sebagai pemimpin tangguh, yang visioner, efektif, adalah setelah memasuki Madinah dan hidup di tengah-tengah masyarakat baru yang mencintainya dan mendukungnya habis-habisan, kebalikan dari masyarakat Mekkah yang memusuhi dan membencinya setelah ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul meskipun sebelumnya mereka juga sangat menghormati dan mengaguminya.

Reaksi berlebihan penduduk Mekkah terhadap Muhammad bukan sebatas karena dakwah Islam yang dibawanya mengubah paradigma teologis yang mereka anut, yakni teologi paganisme, jadi teologi monotheis (tauhid), tetapi perubahan yang dibawa juga menyentuh sistem sosial, yang menggusur paradigma feodalisme jadi egaliter dan demokratis.

Muhammad berhasil hijrah ke Madinah dan memperoleh sambutan luar biasa dari penduduk Madinah, termasuk komunitas non-Muslim dan kaum intelektualnya, seperti yang diceritakan Abdullah bin Salam, seorang intelektual Yahudi yang disegani.

”Ketika tersebar berita Muhammad akan datang di Madinah, penduduk kota setiap hari menunggu kehadirannya dan ramai-ramai menjemput di kawasan Quba. Saya dan teman-teman saya dari komunitas Yahudi juga ikut ke sana, saya ingin melihat sendiri wajah Muhammad yang menjadi buah bibir mereka dengan penuh kecintaan dan kekaguman. Setelah saya melihat sendiri wajah Muhammad, hati saya langsung jatuh simpati dan saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa saya telah ikut mengagumi orang ini.” Hari itu juga ia menemui Muhammad dan menyatakan masuk Islam.

Momentum seperti ini, menurut Prof Muhammad al-Ghozali, dimanfaatkan dengan efektif oleh Muhammad dengan meluncurkan program-program strategis untuk mewujudkan tugas risalahnya, berupa: 1) membangun hubungan kuat antara umat dan Tuhan; 2) membangun hubungan harmonis antarsesama umat seiman, dan 3) membangun hubungan baik dan adil dengan umat lain. Perubahan dan pembaruan yang selalu diperjuangkan Nabi Muhammad adalah untuk mewujudkan masyarakat mukmin yang berbudaya sebagai masyarakat yang religious-etis, damai dan demokratis, sejahtera lahir batin, dan berkeadilan.

Perlu diteladani

Untuk mewujudkan tugas-tugas risalahnya dalam rangka membangun masyarakat yang diidealkan, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar kebijakan yang secara konsisten dilaksanakan bersama-sama pengikutnya selama lebih kurang sepuluh tahun. Perubahan-perubahan yang dihasilkan pun sangat mengagumkan. Pokok-pokok kebijakan tersebut adalah: pertama, ”membangun masjid” sebagai pusat komunikasi spiritual antara manusia dan Tuhannya serta pusat interaksi antara sesama mukmin atas dasar kebersamaan dan saling menghormati. Suatu hari, Abu Darda’ berselisih dengan seorang sahabat berkulit hitam dan melecehkannya karena warna kulitnya, ia tersinggung dan melapor ke Muhammad. Abu Darda’ dipanggil Muhammad dan diperingatkan, ”Sikapmu itu merupakan sisa-sisa jahiliyah.” Diskriminasi dan arogansi sosial seperti ini telah dihapus oleh Nabi Muhammad.

Usamah bin Zaid (putra Zaid bin Haritsah), pemuda yang disayang Muhammad, suatu hari menghadap Muhammad di masjid, menyampaikan ada suku Arab terhormat meminta tolong agar salah seorang anggota suku yang melakukan tindak kriminal dapat dibebaskan dari tindakan hukum. Muhammad menjawab: ”Usamah, cara-cara begini ini yang menyebabkan orang-orang sebelum kita dulu menjadi rusak. Kalau ada orang dari rakyat rendahan melakukan pelanggaran selalu ditindak tegas, tetapi kalau yang melakukan pelanggaran itu dari golongan yang terhormat akan dibebaskan dari hukuman. Saya tak mau melakukan seperti itu, cara itu tidak adil.”

Kedua, mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang mengalami kesulitan ekonomi karena asetnya banyak ditinggal di Mekkah atau dirampas orang kafir Quraisy. Kesetiakawanan dibangun atas dasar ”ukhuwah Islamiyah”. Kesetiakawanan dan semangat berbagi ini mendapatkan legitimasinya setelah diperintahkan oleh wahyu berupa hukum waris, perintah zakat, wakaf, sedekah dan lain-lain. Ketiga, beberapa saat setelah berada di Madinah, Muhammad menggagas perlunya mempersatukan penduduk Madinah dan sekitarnya, yang terdiri atas beberapa suku dan pemeluk agama, agar bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah dan sekitarnya dari gangguan dan ancaman. Juga kesepakatan menjaga kebebasan beragama dan menjalankan ibadah. Kesepakatan tertuang dalam ”Piagam Madinah” sebagai kontrak sosial-politik yang dilahirkan secara demokratis dan terdokumentasi. Piagam ini dinilai para pakar sebagai cikal bakal berdirinya ”Negara Islam Madinah” dengan penduduk/masyarakat pluralis.

KH Tholhah Hasan Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

sumber : kompas

Kamis, 25 Februari 2010 | 03:01 WIB

Toto Sugiarto

Pandangan akhir Pansus Bank Century menunjukkan telah terjadinya pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Kesimpulan ini muncul setelah mencermati konsistensi mayoritas anggota Pansus untuk berpegang pada fakta dan data. Konsistensi itu terlihat pada laporan akhir fraksi-fraksi.

Kecuali anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang tampak mendasarkan keputusan pada kepentingan memelihara kekuasaan, mayoritas anggota Pansus, dengan gradasi ketegasan masing-masing, terlihat masih berpegang pada fakta dan data.

Dengan berbagai gradasi ketegasan, Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Hanura adalah fraksi-fraksi yang laporan akhirnya terbilang tegas berkesesuaian dengan fakta dan data, yaitu dengan menyatakan penyaluran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara menyimpang, masalah Century tidak berdampak sistemik, serta menyebut nama atau inisial yang bertanggung jawab.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerindra merupakan fraksi-fraksi yang tampak ”ragu-ragu”. Ketiganya tak membenarkan semua proses FPJP dan bail out, tetapi juga tidak menyebut nama yang harus bertanggung jawab. F-PPP dan F-Gerindra, meskipun masih terlihat berpegang pada fakta dan data, dapat digolongkan sebagai fraksi yang cenderung melunak, sedangkan F-PAN merupakan fraksi yang akhirnya tunduk pada kekuasaan.

Namun, pandangan Pansus hanyalah tahap awal untuk pembuatan keputusan yang lebih menentukan, yaitu sidang paripurna DPR. Meskipun logikanya hasil paripurna mesti sejalan dengan pandangan akhir Pansus, munculnya hasil yang sama sekali lain—apalagi jika pembuatan keputusan dengan voting tertutup—tetap mungkin terjadi. Keputusan politik di negeri ini sering kali tak logis.

Menjelang dan sampai berakhirnya paripurna rentan terhadap lobi-lobi penguasa yang amat berkepentingan untuk mengamankan kekuasaannya. Elite partai rentan terhadap deal- deal politik tertentu. Publik melihat penguasa tampak melakukan gertakan, ancaman, sampai bujuk rayu dan konsesi yang secara gencar diembuskan.

Di sisi lain, integritas moral anggota DPR selama ini terlihat meragukan. Apakah kali ini para wakil rakyat memilih berpegang pada kebenaran, berpegang pada fakta dan data, atau menggadaikan kebenaran untuk kepentingan politik sempit sesaat?

Keseimbangan baru

Hasil paripurna DPR tentang kasus Century amat berpengaruh pada bentuk tatanan bernegara ke depan. Hasil paripurna ini akan memunculkan keseimbangan baru tata nilai. Artinya, masalah skandal Century tidak lagi masalah Rp 6,7 triliun. Masalah ini menyentuh bagaimana bangsa memperlakukan hukum dan keadilan. Apakah bangsa ini masih memberikan penghargaan pada supremasi hukum atau telah mempermainkan dan membelok-belokkan hukum sesuai hasrat kuasa para penguasa.

Jika paripurna menganggap tidak terjadi pelanggaran hukum, tutup mata terhadap kebenaran, akan terjadi degradasi penegakan hukum. Hal ini akan jadi preseden penyelenggaraan negara yang buruk. Perilaku melawan hukum tidak memiliki konsekuensi hanya karena yang melanggar hukum sedang berada dalam kekuasaan. Pisau hukum amat tajam ”ke bawah”, tetapi amat tumpul ”ke atas”.

Hasil terburuk ini amat mungkin terjadi. Sejarah mencatat begitu lemahnya integritas moral anggota DPR saat dihadapkan pada bujukan dan ancaman. Kepentingan politik sempit sesaat sering kali mengalahkan cita-cita politik yang agung.

Apalagi perilaku penyalahgunaan wewenang telah berulang kali terjadi di Republik ini. Kerajaan bisnis keluarga Cendana yang memanfaatkan kekuasaan korup sebagai fondasi perkembangannya merupakan salah satu puncak sejarah penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Apakah skandal Century akan menjadi puncak berikutnya?

Kemenangan kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang berpotensi memunculkan kekuasaan yang semakin sewenang- wenang dalam mengambil kebijakan. Supremasi hukum berakhir, berganti supremasi kesewenang-wenangan. Jika kondisi ini terjadi, kita mendekat pada otoritarianisme. Saat itu kekuasaan akan mencapai tahap kerusakan moral paling dalam.

Oleh karena itu, DPR, jika masih peduli terhadap perbaikan kehidupan bernegara, berkepentingan membuat hasil paripurna sesuai fakta dan data yang terungkap di Pansus. DPR berkepentingan menegakkan kebenaran. Jika DPR melewatkan peluang ini, sesungguhnya mereka melepaskan kesempatan yang tidak akan terulang untuk menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah peradaban. Jika anggota DPR periode sekarang mengerti, mereka tak akan mengulangi kebodohan itu.

Toto Sugiarto Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

sumber : kompas

Kamis, 25 Februari 2010 | 03:11 WIB

M ALI ZAIDAN

Mayoritas fraksi dalam pandangan akhir berkaitan dengan hak angket Bank Century menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran hukum dalam rangka pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Fraksi yang tergabung dalam Pansus, baik dengan menyebutkan nama atau tidak, menengarai bahwa pelanggaran yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum agar segala sesuatunya menjadi terang benderang. Pihak-pihak yang ditengarai bertanggung jawab direkomendasikan agar dibawa ke ranah hukum.

Perlu diingat bahwa kesimpulan Pansus merupakan kesimpulan dalam ranah politik meskipun nuansa yang mencuat ke permukaan lebih dominan diwarnai dengan kesimpulan yang bersifat hukum. Sebagai sebuah kesimpulan lembaga politik, tetap saja kesimpulan tersebut berada dalam ranah politik. Langkah selanjutya, sikap aparat hukum lebih menentukan. Selama penegak hukum tidak menindaklanjuti hasil kesimpulan Pansus, selama itu pula secara hukum pihak-pihak yang disebut wajib dilindungi hak-haknya sebagai warga negara, terutama dengan praduga tak bersalah dan perlakuan hukum yang adil.

Fenomena kembar

Jika penuntasan kasus memasuki ranah pidana, apakah korupsi, perbankan, atau pidana umum, akan muncul dua fenomena kembar yang tak mungkin dielakkan. Pertama, akan terjadi apa yang disebut penalisasi politik, fenomena ini sedang berlangsung hingga saat ini, yakni apakah kebijakan yang diambil dapat diuji di ranah hukum.

Kesimpulan yang sempat mengemuka dinyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasikan. Kesimpulan itu untuk sementara tepat, sepanjang dalam pengambilan kebijakan tersebut tidak terdapat unsur melawan hukum yang berujung kepada tindakan korupsi. Yang perlu digarisbawahi adalah apakah tindakan yang diambil dalam rangka diskresi itu sedari awal merupakan perbuatan melawan hukum yang telah disadari oleh pengambilan keputusan dan akibat yang timbul kemudian dikehendaki olehnya. Jika jawabannya positif, berarti telah terjadi abuse of power. Namun, jika sebaliknya, diskresi tidak bisa dibawa ke ranah hukum.

Kedua, politisasi proses peradilan pidana bermanifestasi kedudukan pelaku yang terhormat menyebabkan proses peradilan pidana akan mengalami hambatan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi dan menemukan alat bukti hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku. Persoalan akan semakin rumit lagi manakala aktor-aktor politik dan para pendukungnya melakukan politisasi dalam proses peradilan sehingga proses hukumnya menjadi tidak sederhana atau bahkan boleh jadi justru berbalik arah.

Pihak-pihak yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum akan mendorong kasus tersebut ke wilayah abu-abu sehingga proses hukum menjadi ambivalen. Mereka akan mengklaim sebagai personifikasi pembawa aspirasi rakyat. Argumentasi itu diyakini akan menguntungkan posisi hukum mereka.

Pertanggungjawaban

Jika status dan kedudukan pelaku berada dalam status politik yang tinggi, pertanggung jawabannyapun berada dalam dua ranah sekaligus, yakni ranah politik dan hukum. Mereka akan mengklaim sebagai kelompok yang memiliki standar dan integritas moral yang tinggi serta penganut nilai-nilai dan idealitas terpuji. Oleh karena itu, pertanggungjawaban politik ataupun hukum menjadi saling melengkapi.

Bagi mereka yang memiliki status sosial dan politik tinggi, penghukuman secara politik justru lebih berat ketimbang harus mendekam di dalam penjara untuk beberapa saat. Karakteristik seperti itulah yang harus dipertimbangkan sebelum langkah hukum akan diambil kelak. Namun, sebelum pertanggungjawaban hukum, apakah pidana atau administrasi, pertanggungjawaban secara politik dan moral mesti dikedepankan sehingga tidak mengecewakan rakyat, terutama terhadap mereka yang secara riil dirugikan oleh kebijakan penalangan tersebut.

Rekomendasi Pansus adalah sinyal bagi aparat hukum. Jika respons penegak hukum tidak ada, selama itu pula kesimpulan Pansus tetap berada dalam ranah politik yang tidak mustahil perlahan-lahan akan sirna seiring bergulirnya waktu. Selain itu, kesimpulan Pansus masih harus menunggu rapat paripurna yang akan dilangsungkan awal bulan mendatang. Karena proses hukum masih panjang dan berliku, proses politik harus dituntaskan lebih dulu.

M ALI ZAIDAN Anggota Komisi Kejaksaan

Kamis, 25 Februari 2010 | 03:37 WIB

Oleh Saldi Isra

Spekulasi yang berkembang bahwa hasil Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century akan bergerak ke arah pemakzulan, terjawab sudah. Penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus dapat dikatakan sebagai politik ”jalan tengah”. Meski tidak eksplisit, semua kekuatan politik dapat dikatakan ”sepakat” untuk tak masuk ke wilayah pemakzulan.

Pandangan itu membenarkan dugaan sebelumnya, guna menutup peluang ke arah pemakzulan, mayoritas kekuatan politik mencari ”terobosan” lain yang mereka nilai mampu menyelamatkan gagasan pembentukan Pansus Century. Cara yang dilakukan sejumlah kekuatan politik, melempar bola panas kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti indikasi tindak pidana yang dilakukan sejumlah tokoh sentral dalam skandal Century.

Padahal, dengan menyebut nama bekas Gubernur BI, sekarang Wakil Presiden, sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab, rekomendasi dapat saja bergerak ke arah pemakzulan. Namun, langkah ke arah pemakzulan tidak menjadi pilihan politik Pansus. Bagaimanapun, bagi sejumlah kekuatan politik, mendorong semua pihak yang bertanggung jawab ke jalur hukum jadi pilihan paling masuk akal guna menyelamatkan berbagai kepentingan.

Bahkan, sejak awal sudah dapat dibaca, Pansus sengaja menghindari pemenuhan logika bangunan sistem pemerintahan presidensial. Upaya penghindaran dilakukan dengan tidak memanggil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Tidak terlalu mengherankan bahwa penarikan kesimpulan hanya bisa menjamah sampai Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, bagi sejumlah parpol dalam koalisi, penyebutan nama itu pun dilakukan dengan keberanian luar biasa.

Pengkhianatan

Banyak kalangan berpendapat, pembentukan Pansus merupakan batu ujian untuk menilai kesetiaan parpol terhadap hati nurani, terutama sebagai wakil rakyat. Khusus parpol dalam koalisi, pembentukan Pansus jadi batu ujian ganda antara kesetiaan terhadap hati nurani dan kesetiaan menjaga bangunan koalisi.

Dari perspektif apa pun, kekuatan-kekuatan politik di Pansus Century harusnya menempatkan kepentingan yang lebih luas sebagai bagian pelaksanaan tugas-tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945. Dalam konteks itu, melihat spektrum di balik skandal Century, menutup fakta-fakta yang terungkap selama Pan- sus bekerja dengan tujuan menjaga keutuhan bangunan koalisi dapat dikatakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Sulit dibantah, pilihan politik mengutamakan menjaga bangunan koalisi akan memberikan dampak sistemik terhadap keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Selain membunuh harapan sebagian besar masyarakat untuk membongkar skandal Century sampai ke akar- akarnya, pilihan politik menjaga keutuhan koalisi dengan mengabaikan aspirasi yang berkembang berpotensi memperpanjang krisis kepercayaan kepada DPR. Padahal, sejak awal banyak kalangan berharap, hasil Pansus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada DPR.

Tidak hanya itu, ”menggadaikan” fungsi dan hak konstitusional dengan tujuan menjaga keutuhan koalisi dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan atas UUD 1945. Padahal, saat dilantik, anggota DPR berjanji mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Koalisi presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, koalisi jadi pilihan sulit. Namun, itu tak terhindarkan, terutama saat parpol yang mendukung presiden tak mendapatkan dukungan mayoritas di DPR. Bahkan, Scott Mainwaring (1993) menyatakan, pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis.

Dengan posisi sebagai minority government, guna mendapat dukungan di DPR, presiden berupaya membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah parpol. Dalam ”Simalakama Koalisi Presidensial” dikemukakan, cara yang paling umum dilakukan presiden adalah membagikan posisi menteri kabinet kepada parpol yang memberikan dukungan (Kompas, 27/11-08). Faktanya, langkah darurat membentuk koalisi tak pernah kondusif dalam sistem pemerintahan presidensial.

Namun, yang sering dilupakan, dalam sistem pemerintahan presidensial posisi legislatif tak dapat begitu saja tertakluk kepada eksekutif. Bahkan, sekalipun berasal dari parpol pendukung presiden, parpol di DPR tetap punya posisi politik yang berbeda dengan presiden. Karena itu, sulit dipahami jika sebagian kekuatan politik di Pansus Century memosisikan diri sebagai pasukan berani mati pihak eksekutif.

Sekalipun eksekutif berupaya membangun koalisi, kekuatan politik di DPR seharusnya tak menggadaikan posisi konstitusionalnya. George C Edwards III dan Stephen J Wayne dalam Presidential Leadership: Politics and Policy Making (2002) menyatakan, dalam bangunan sistem pemerintahan presidensial partai politik di DPR tidak dapat begitu saja membenarkan semua tindakan pemerintah.

Jika semua tindakan yang dilakukan pemerintah dibenarkan, parpol di DPR sedang menggadaikan posisi sebagai pemegang kekuasaan legislatif terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam sistem parlementer sekalipun, tak semua kebijakan pemerintah dibenarkan oleh parpol pendukung eksekutif. Oleh karena itu, bangunan koalisi hanya dapat dibenarkan sepanjang tak menghancurkan fungsi pokok masing-masing lembaga.

Berdasarkan itu, dalam pengungkapan skandal Century, pilihan parpol membenarkan semua tindakan pemerintah merupakan pilihan untuk bertahan di jalur kekuasaan. Bisa jadi, bagi mereka, kelangsungan koalisi sekaligus kelangsungan kekuasaan dan rezeki (baca: periuk nasi).

Sekalipun ada yang menggadaikan idealisme lembaga legislatif, sebagian partai politik masih tetap berpendirian, jadi bagian koalisi bukan segala-galanya. Bagi mereka, menjadi bagian koalisi bukan masalah periuk nasi.

Oleh karena itu, menjelang sidang paripurna DPR, banyak kalangan berharap, mereka yang membenarkan semua tindakan pemerintah dapat merenungkan pilihan tersebut. Yang jauh lebih penting, parpol yang dinilai cukup mampu menjaga idealisme lembaga perwakilan tidak berubah pendirian hanya karena kepentingan memelihara periuk nasi.

Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Rabu, 24 Februari 2010 pukul 10:57:00

Oleh Bustanuddin Agus
(Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Andalas)

Tokoh-tokoh dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) telah mengajukan uji materiil (judicial review ) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Pasalnya, UU tersebut mereka duga tidak menjamin kebebasan beragama. Padahal, kebebasan beragama dijamin dan dijunjung tinggi negara (UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 2) serta hak-hak asasi manusia ( human rights ) internasional. Dengan UU tersebut, umat Islam menuntut Ahmadiyah dan aliran-aliran yang dipandang sesat lainnya supaya dibubarkan. Padahal, di negara-negara Barat Ahmadiyah hidup jaya dan berdampingan dengan umat Islam lainnya. Suasana aman tersebut, menurut AKKBB, berkat tidak adanya UU yang senada dengan UU No 5 Tahun 1969 tersebut. Tentu, MK akan mendengar keterangan saksi-saksi dan akan menyidangkan permohonan ini dengan serius dalam satu dua bulan mendatang.

Pasal 1 UU tersebut memang melarang siapa pun dan lembaga manapun dengan sengaja menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Umat Islam, misalnya, menuntut Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyah, sekte Lia Eden dibubarkan. Pasalnya, Ahmadiyah tetap mengaku sebagai umat Islam, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Mirza Gulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, itulah nabi dan rasul terakhir mereka. Ahmad Mushadeq yang memimpin al-Qiyadah al-Islamiyah mengaku diri sebagai nabi baru. Lia Aminuddin mengaku diri mendapat wahyu dari Malaikat Jibril.

Ajaran-ajaran ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan menyalahi  Syahadatain umat Islam yang wajib mereka ucapkan dan yakini ketika meresmikan masuk Islam dan ketika shalat. Karena mereka tetap mengakui sebagai umat Islam, jelas memecah belah umat dari dalam.

Ahmad Mushadeq dan Lia Eden telah dijatuhi hukuman penjara (walaupun yang terakhir ini sudah dipenjara, namun tetap tidak kapok-kapoknya, malah tambah agresif menyiarkan ajarannya). Tokoh Ahmadiyah tidak ditindak dengan hukuman yang sama. Mungkin dengan alasan pimpinan Ahmadiyah Indonesia bukanlah yang mendakwakan diri sebagai nabi. Untuk membubarkan Ahmadiyah sendiri tampaknya pemerintah gamang karena organisasi ini cukup kuat dan punya pengikut meluas hampir di setiap daerah.

AKKBB memprotes keras menghukum tokoh aliran sesat tersebut dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan aliran demikian sebagai aliran sesat dituduh telah memasung kebebasan berpendapat. Menurut pandangan mereka, apa yang didakwahkan oleh Muslim institusional (MUI dan lain sebagainya)  kan sama saja dengan apa yang didakwahkan oleh Ahmadiyah, Ahmad Mushadeq, Lia Eden, dan lainnya itu, sama-sama hanya penafsiran, pendapat, atau keyakinan keagamaan. Semuanya harus dilindungi. Tak seorang pun boleh dihukum karena keyakinan agamanya. Memedomani fatwa MUI berarti membiarkan MUI memonopoli penafsiran. Suatu permohonan yang sekilas tampak logis sekali.

Kedamaian
Diakuinya keberadaan agama resmi: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha (dan di zaman pemerintahan mantan Presiden Abdurahman Wahid ditambah dengan Konghucu) di Indonesia. Yang lain, seperti berbagai aliran kebatinan, selama ini hanya diakui sebagai kebudayaan. Mereka dibina oleh departemen yang mengurus kebudayaan, bukan Departemen Agama, asal tidak menyebarkan penodaan terhadap agama dan mengubah ajaran pokok agama yang resmi diakui negara, silakan berkembang.

Sikap mengubah ajaran pokok agama, tapi masih bersikeras mempertahankan diri sebagai penganut agama tersebut, bukankah sama dengan mendirikan negara dalam negara, sama dengan mendirikan rumah tangga dalam rumah tangga orang? Tidak seorang pun yang mau menerima logika negara dalam negara. Itulah yang benar-benar mengacau dan semua negara sepakat hukumannya diperangi. Mendirikan negara lain dengan prinsip yang berbeda dengan prinsip negara lain atau memerdekakan diri dari penjajah, asal jangan menganut prinsip dan melakukan agresi, tidak masalah. Berbeda, tapi mengakui eksistensi agama lain, mengakui pluralitas dan tidak pula mengaburkan keragaman itu dengan menggiringnya menjadi pluralisme, adalah kedamaian dalam keragaman, adalah modus vivendi yang dijunjung bersama.

Itulah kedamaian. Jangan dikacaukan dengan logika monopoli hak penafsiran. Penafsiran apa pun (penafsiran hukum, penafsiran secara ilmiah, penafsiran karya sastra, apalagi menafsirkan kitab suci) punya batas-batas kebebasan. Ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Kalau semua prinsip yang telah diakui ditabrak dengan semena-mena, itu namanya igauan pribadi, dan kalau mengganggu ketertiban masyarakat, harus dihentikan (dengan dihukum atau dibubarkan). Bukan melanggar hak pribadinya, tetapi meluruskan igauannya yang mengancam kerukunan dan kedamaian.

Alasan di Barat yang tidak punya sejenis UU yang digugat tersebut  kan mampu menciptakan kerukunan. Harus dipahami bahwa mereka ‘sudah sepakat’ untuk disatukan oleh kesamaan prinsip bahwa beragama atau tidak beragama, apa pun kepercayaan dan keyakinan keagamaan adalah urusan pribadi, tidak perlu diketahui orang lain karena masalah agama adalah urusan pribadi.  It’s not your business , kalau ditanya-tanya soal agamanya. Agama tidak boleh dibawa dalam ranah publik. Pandangan beginilah yang menyatukan mereka. Paham tersebut dinamakan sekularisme.

Yang mempersatukan
Agama juga diturunkan untuk mempersatukan manusia. ”Engkau tidak diutus hai Muhammad (menyampaikan agama Islam ini), kecuali sebagai  rahmatan lil’alamin .” (QS al-Anbiya` 107).  Rahmatan lil’alamin , bukan saja persatuan di antara penganut agama yang sama, tetapi juga dengan penganut agama lain, bukan saja sesama manusia, juga dengan flora dan fauna dan segenap makhluk Allah.

Agamalah yang menciptakan persatuan dan kedamaian di kalangan penghuni alam semesta. Kesatuan dan kedamaian itu rusak setelah alam dirusak oleh manusia. Pemanasan global disebabkan oleh ulah manusia yang rakus kepada benda dan kemewahan. Egoisme manusia yang tidak mengakui Tuhan sebagai penguasa dan pengatur alam semesta ini telah menebar penjajahan, peperangan, serta konflik berkepanjangan di kalangan manusia.

Cendekiawan kita banyak yang terpeleset atau sengaja memelesetkan beda antara agama dan Tuhan dengan yang diagamakan dan dituhankan karena pengaruh dominasi sekularisme di dunia global ini. Kalau ajaran agama tidak dipelajari dengan baik karena asyik mempelajari lembaran sejarah atau fenomena sosial keagamaan ( scientisme ), ditambah lagi dengan paham sekularisme (apalagi sekularisme ekstrem yang berpendapat agama dan Tuhan adalah candu masyarakat, nonsens sama sekali) yang merupakan arus utama ( mainstream dunia global) dewasa ini, tentu mudah terpeleset kepada anggapan ajaran agama dan Tuhan hanya anggapan dan kepercayaan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri ( human creation ).


Iklan