Sang Profesor

Pembelajaran aktif (active learning) tampaknya  telah menjadi pilihan utama dalam praktik pendidikan saat ini. Di Indonesia, gerakan pembelajaran  aktif ini terasa semakin mengemuka bersamaan dengan upaya mereformasi pendidikan nasional, sekitar akhir tahun 90-an. Gerakan perubahan ini terus berlanjut hingga sekarang dan para guru terus menerus didorong untuk dapat menerapkan konsep pembelajaran aktif dalam setiap praktik pembelajaran siswanya.

Beberapa kalangan berpendapat  bahwa inti dari reformasi pendidikan ini justru terletak pada perubahan paradigma pembelajaran dari model pembelajaran pasif  ke model pembelajaran aktif.

Merujuk pada pemikiran L. Dee Fink dalam sebuah tulisannya  yang berjudul Active Learning, di bawah ini akan diuraikan konsep dasar pembelajaran aktif.  Menurut L. Dee Fink, pembelajaran  aktif  terdiri dari  dua komponen utama yaitu: unsur pengalaman (experience), meliputi  kegiatan melakukan (doing) dan pengamatan (obeserving) dan dialogue, meliputi dialog dengan diri sendiri (self) dan dialog dengan orang lain (others)

active learning

Dialog dengan Diri (Dialogue with Self) :

Dialog dengan diri adalah bentuk belajar dimana para siswa melakukan berfikir reflektif mengenai suatu topik. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang  atau  harus dipikirkan, apa yang mereka rasakan dari topik yang dipelajarinya. Mereka “memikirkan tentang pemikirannya sendiri, (thinking about my own thinking)”, dalam cakupan pertanyaan yang lebih luas,  dan tidak hanya berkaitan  dengan aspek kognitif semata.

Dialog dengan orang lain (Dialogue with Others) :

Dalam pembelajaran tradisional, ketika siswa membaca buku teks atau mendengarkan ceramah, pada dasarnya mereka sedang  berdialog dengan “mendengarkan” dari orang lain (guru, penulis buku), tetapi sifatnya sangat terbatas karena didalamnya tidak terjadi balikan dan pertukaran pemikiran. L. Dee Fink menyebutnya sebagai “partial dialogue

Bentuk lain dari dialog yang lebih dinamis adalah dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil (small group), dimana para siswa dapat berdiskusi  mengenai topik-topik pelajaran secara intensif. Lebih dari itu.,  untuk melibatkan siswa ke dalam situasi dialog tertentu, guru dapat mengembangkan cara-cara kreatif, misalnya  mengajak  siswa untuk berdialog dengan praktisi, ahli, dan sebagainya. baik  yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui interaksi langsung  atau secara tertulis.

Mengamati (Observing) :

Kegiatan ini terjadi dimana para siswa dapat melihat  dan mendengarkan ketika orang lain “melakukan sesuatu (doing something)” , terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya. Misalnya, mengamati guru sedang melakukan sesuatu. Misalnya, guru olah raga yang sedang memperagakan cara menendang bola yang baik, guru komputer yang sedang membelajarkan cara-cara browsing di internet, dan sebagainya,

Selain mengamati peragaan yang ditampilkan gurunya, siswa juga dapat diajak untuk mendengarkan dan melihat dari orang lain, misalnya menyaksikan penampilan  bagaimana cara kerja seorang dokter ketika sedang mengobati pasiennya, menyaksikan seorang musisi sedang memperagakan kemahirannya dalam memainkan alat musik gitar, dan sebagainya.  Begitu juga siswa dapat diajak untuk mengamati fenomena-fenomena lain,   terkait dengan topik  yang sedang dipelajari,  misalnya fenomena alam, sosial, atau budaya.

Tindakan mengamati dapat dilakukan secara “langsung” atau “tidak langsung.” Pengamatan langsung artinya siswa diajak mengamati kegiatan  atau situasi nyata secara langsung. Misalnya, untuk mempelajari seluk beluk kehidupan di bank, siswa dapat diajak langsung mengunjungi bank-bank yang ada di daerahnya. Sedangkan pengamatan tidak langsung, siswa diajak melakukan pengamatan terhadap situasi atau kegiatan melalui simulasi dari situasi nyata, studi kasus atau diajak menonton film (video). Misalnya  unruk mempelajari seluk beluk kehidupan di bank, siswa dapat diajak menyaksikan video tentang  situasi  kehidupan di sebuah bank.

Melakukan (Doing):

Kegiatan ini menunjuk pada proses pembelajaran di mana siswa benar-benar melakukan sesuatu secara nyata. Misalnya, membuat desain bendungan (bidang teknik),  mendesain atau melakukan eksperimen (bidang ilmu-ilmu alam dan sosial), menyelidiki sumber-sumber sejarah lokal (sejarah), membuat presentasi lisan,  membuat cerpen dan puisi (bidang bahasa) dan sebagainya. Sama halnya dengan mengamati (observing), kegiatan “melakukan” dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung

Terkait dengan upaya mengimplementasikan konsep di atas,  L. Dee Fink  menyampaikan 3 (tiga)  saran, sebagai berikut:

1. Memperluas jenis pengalaman belajar.

  • Buatlah  kelompok-kelompok kecil siswa dan meminta mereka membuat keputusan atau menjawab sebuah pertanyaan terfokus secara berkala.
  • Temukan cara agar siswa dapat terlibat dalam berbagai dialog otentik dengan orang lain,  di luar  teman-teman sekelasnya (di website, melalui email, atau dalam kehidupan nyata).
  • Dorong siswa untuk membuat jurnal pembelajaran atau portofolio belajar. Guru dapat meminta para siswa untuk  menuliskan  tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, apa peran pengetahuan yang dipelajarinya untuk kehidupan mereka sendiri, bagaimana hal ini membuat mereka merasa, dan sebagainya.
  • Temukan cara untuk membantu siswa agar dapat mengamati sesuatu yang ingin dipelajarinya, baik  secara langsung maupun tidak langsung.
  • Temukan cara yang memungkinkan siswa untuk benar-benar melakukan sesuatu yang dipelajarinya, baik  secara langsung maupun tidak langsung.

2. Mengambil manfaat dari “Power of Interaction.”

Dari keempat bentuk belajar di atas, masing-masing memiliki nilai tersendiri, tetapi apabila keempat bentuk belajar tersebut (Dialogue with Self, Dialogue with Others, Observing, dan Doing) dikombinasikan secara tepat, maka akan dapat memberikan efek belajar yang lebih kaya kepada para siswa.

Para pendukung Problem-Based Learning menyarankan kepada para guru untuk mengawalinya dengan kegiatan “Doing”, dimana guru terlebih dahulu  mengajukan berbagai masalah nyata (real problem) untuk diselesaikan oleh siswanya.  Kemudian, siswa diminta untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan rekan-rekan sekelompoknya (Dialogue with Others) untuk menemukan cara-cara terbaik guna  memecahkan masalah nyata yang  telah diajukan. Setelah para siswa saling berkomunikasi dan berkonsultasi, selanjutnya para siswa akan melakukan berbagai macam bentuk belajar sesuai pilihannya, termasuk  didalamnya melakukan Dialogue with Self dan Observing.

3. Membuat dialektika antara pengalaman dan dialog.

Melalui pengalaman (baik melalui doing dan observing) siswa  memperoleh  perspektif baru tentang apa yang benar (keyakinan) dan apa yang baik (nilai). Sementara melalui dialog dapat membantu siswa  untuk mengkonstruksi berbagai makna dan pemahamannya.

Untuk menyempurnakan prinsip interaksi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu dengan melakukan dialektika antara kedua komponen tersebut. Dalam hal ini, secara kreatif guru dapat mengkonfigurasi dialektika antara pengalaman baru yang kaya dan mendalam dengan dialog yang bermakna, sehingga pada akhirnya siswa benar-benar dapat memperoleh pengalaman belajar yang signifikan dan bermakna

Sumber:

Terjemahan bebas dan adaptasi dari: L. Dee Fink. 1999. Active Learning

Iklan
Rabu, 31/03/2010 09:32 WIB | email | print | share

Partisipasi politik di bawah respresi penguasa

Partisipasi gerakan Islam di Mesir, Yordania, dan Yaman tergolong dalam situasi yang sulit. Di Mesir dan Yordania, di mana Islam merupakan kekuatan oposisi yang cukup terorganisir, mereka telah menjadi sasaran penindasan pemerintah. Di Yaman, Uni Islah terjebak dalam proses keruntuhan negara antara Utara dan Selatan, divisi suku, dan ekonomi negara yang goyah.

Ikhawan Mesir mempunyai kasus khusus yang menarik tentang bagaimana partisipasi dapat mengakibatkan regresi ideologis. Ikhwan di bawah kepemimpinan reformis menyebabkan represi pemerintah yang lebih sistematis. Tindakan ini menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam keseimbangan internal Ikhwan sendiri.

Islam Kuwait bahkan lebih terfragmentasi. Contoh paling hebat adalah Gerakan Konstitusi Kuwait (PTT). ICM menghadapi persaingan ketat dan tekanan dari peserta kelompok Salafi, yang mengambil posisi tak kenal kompromi pada moral dan isu-isu sosial seperti kode gender dan berpakaian.

Partisipasi di bawah kondisi yang normal muncul untuk menjadi bagian dari proses politik hukum negara mereka, hingga kurang fokus pada isu-isu ideologis, dan lebih mengkhusyukan diri pada tantangan praktis yang mempertahankan dukungan konstitusi mereka. Setelah di parlemen, gerakan dan partai Islam dipaksa untuk fokus pada isu-isu parlemen, sementara ideologi memainkan peran sekunder.

Januari 2006 pemilu di Palestina, Hamas muncul sebagai pemenang, dinilai bersih oleh semua pengamat. Pada bulan Juni 2007, Hamas menguasai Gaza. Kasus-kasus di Palestina menunjukkan bahwa keberadaan sayap militer dalam sebuah partai Islam atau gerakan mudah menjadi alat politik dalam negeri. Tidak peduli mengapa milisi ada, kehadiran mereka mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam negeri.

Pertanyaannya adalah: apakah gerakan dalam proses politik akan mendorong mereka untuk secara bertahap meninggalkan sayap militer mereka? Pengalaman Hamas sangat tidak menjanjikan dalam hal ini; proses politik bukanlah pilihan realistis, mengingat dukungan rakyat yang luar biasa yang mereka dapatkan selama ini.

Perdebatan pasca-partisipasi politik

Gerakan Islam yang telah memilih partisipasi politik memiliki dampak terbatas pada negara-negara mereka. Dan respon untuk tantangan ini akan menentukan arah masa depan Islam. Setidaknya ada tiga tantangan yang bisa diuraikan

Tantangan pertama adalah untuk meyakinkan pengikut mereka bahwa partisipasi politik tetap satu-satunya pilihan. Dua argumen yang digunakan untuk tujuan ini: bahkan keuntungan kecil sekalipun membantu melindungi gerakan dari pemerintah dan memelihara konstituen, dan partisipasi yang diperlukan untuk meredakan kecurigaan partai Islam oleh pemerintah dan pihak oposisi lainnya.

Tantangan kedua adalah mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan partisipasi dan tuntutan dari komitmen ideologis. Sejauh ini, gerakan Islam yang bergerak di antara dua wilayah ekstrem: ada yang kembali ke posisi garis keras, seperti Ikhwan. Yang lain adalah untuk membuka kembali diskusi tentang komponen penting dari gerakan Islam dan bobot pragmatisme politik dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip.

Tantangan ketiga adalah untuk memikirkan kembali hubungan antara komponen agama dan politik, dengan demikian bisa merancang struktur terbaik untuk mengatur gerakan. Perdebatan didorong sebagian oleh kondisi tertentu. Ikhwan, misalnya, tidak memiliki pilihan, tetapi untuk menjaga mekanisme politik dan ideologi dalam satu organisasi, karena pemerintah Mesir tidak memungkinkan mereka untuk membentuk partai politik.

Sebagai kesimpulan, tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang partisipasi gerakan Islam dan gerakan: “Apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk demokrasi? Akan partisipasi politik meningkatkan komitmen mereka?” Semua jawabannya adalah: tergantung. Ini adalah keseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda yang ditentukan oleh politik negara serta politik internal organisasi. HABIS

Oleh: Ali Maschan Moesa
(Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Memahami Nahdlatul Ulama (NU) ke belakang, semua pihak akan memberikan apresiasi atas saham besarnya bagi Republik Indonesia sebagai nation-state . Betapa tidak? KH M Hasyim Asy’ari dan KH A Wahid Hasyim dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) memberikan dukungan kepada Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam menuntut ‘Indonesia Berparlemen’. Ketika itu pula, tokoh-tokoh NU ikut aktif dalam BPUPKI serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam konteks ini, tidak heran jika Wahid Hasyim terpilih sebagai salah satu anggota Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta hingga akhirnya menjadi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Membaca NU dari sisi organisasi belumlah cukup karena pada dasarnya NU harus dibaca baik dari sisi organisasinya maupun warganya. Saat ini, justru fokus membaca warganya adalah ‘lebih penting’ dalam konteks menegasikan  systemic injustice dan kesejahteraan bagi mereka.

Secara hierarkis, NU memiliki dua elemen pokok, yaitu NU sebagai organisasi ( jam’iyyah ) dan NU sebagai komunitas (jamaah). NU sebagai  jam’iyyah memiliki struktur yang jelas, mulai dari PB sampai ranting di level desa atau kelurahan. Secara struktural, organisasi ini berorientasi pada implementasi pengembangan agama yang  rahmatan lil’alamin dan gerakannya adalah sosiokultural. Sedangkan, NU sebagai jamaah memiliki warga yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

Laporan LSI 2009 menyatakan, 38 persen umat Muslim menyatakan, dirinya adalah bagian dari komunitas NU. Artinya, sekitar 80 juta rakyat Indonesia adalah jamaah NU. Survei PPIM UIN Jakarta 2002 mencatat angka yang lebih besar, yaitu 42 persen atau kurang lebih 87 juta, yang tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat level  grass root , baik di kota maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan  powerless society .

Setelah muktamar rampung, semua pihak, khususnya para pemimpin NU, selayaknya mulai merenung ulang, apa sebenarnya makna hakiki dari Muktamar ke-32 NU di Makassar. Adakah  output -nya berdampak positif bagi pemberdayaan NU sebagai jamaah atau hanya gebyar kemegahan seperti rumah di atas pasir? Karena itu, semuanya harus memahami kembali pidato  Hadratu al-Syaikh KH M Hasyim Asy’ari ketika pertama kali NU berdiri.

Pidato yang populer disebut Konstitusi Dasar ( Qonun Asasy ) tersebut paling tidak mengamanatkan tiga hal pokok bagi para petinggi NU. Pertama, terciptanya persatuan ( al-ittihad ), kebersamaan ( al-ijtima’ ), saling kasih ( al-taaluf ), dan saling tolong menolong ( al-ta’awun ) bagi warga NU, khususnya persatuan para kiai yang menjadi pilar NU.

Kedua, NU sebagai organisasi harus mampu memberikan rasa aman bagi semua pihak, baik para penguasa ( aqwiya ), para pengusaha ( aghniya ), maupun para fakir miskin. Ketiga, NU harus lebih giat lagi fokus pada program pendidikan dalam arti yang sebenarnya, yaitu tersedianya para guru yang baik kemampuan maupun kualitas kepribadiannya dijamin.

Dalam perspektif tujuan NU ini, KH M Hasyim Asy’ari ternyata masih memohon gurunya KH M Khalil Madura untuk sembahyang istikharah, memohon kepada Tuhan apakah para kiai di Indonesia diperkenankan mendirikan sebuah organisasi. Alhasil, Tuhan mengizinkan para kiai mendirikannya dengan munculnya tiga lambang. Pertama, surah Thaha 17-23, yang memberi isyarat, jika NU sudah berdiri, komitmen pertama adalah  empowerment terhadap fakir miskin dan orang-orang yang terpinggirkan ( mustadh’afin ). Kedua, tongkat yang maknanya adalah NU harus mempertahankan NKRI sebagai  nation-state . Ketiga, sebuah tasbih yang isyaratnya adalah dimensi spiritualitas dari ajaran agama. Menurut riwayat, semua lambang tersebut dibawa seorang kurir, yaitu KH As’ad Syamsul Arifin, yang bertugas membawanya dari Pesantren Demangan Bangkalan menuju Tebuireng Jombang.

Selanjutnya, Muktamar ke-32 NU di Makassar membuktikan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang selalu mampu melaksanakan ‘demokrasi liberal’ dalam arti yang sebenarnya. Namun, sudah saatnya NU ‘mendesain ulang’ demokrasi prosedural yang tidak menafikan nilai-nilai luhur  Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah . Ketika sedang berproses pemilihan rais am secara langsung, banyak kiai yang mengelus dada karena terdapat tekanan batin antara memilih KH MA Sahal Mahfudz atau KH A Hasyim Muzadi. Terdapat kesamaan emosi di antara para kiai bahwa keduanya adalah figur yang sangat dihormati dalam NU.

Pada dasarnya, memilih KH A Hasyim Muzadi adalah  rational choice , tetapi leher ke bawah empatinya justru kepada KH M A Sahal Mahfudz. Perasaan muktamirin tersebut sudah muncul sejak hari kedua muktamar berlangsung, bahkan sehari sebelum pemilihan para kiai sepuh. Misalnya, KH Thalhah Hasan, Gus Mus, Habib Luthfi, KH Sanusi Baco, dan sebagainya telah berupaya agar dua beliau tidak saling berhadapan dalam pemilihan, yaitu dengan menggunakan metode  ahlu al-hall wa al-‘aqd , namun upaya mereka gagal.

Metode  ahlu al-hall ini adalah ijtihad khalifah kedua, Umar bin Khattab RA. Sebelum wafat, beliau menunjuk tujuh sahabat agar turun kepada umat untuk mendengar aspirasi mereka, siapa yang mereka inginkan untuk menggantikannya sebagai khalifah ketiga. Khalifah Umar berpesan, enam dari tujuh sahabat tersebut boleh memilih dan boleh dipilih. Akan tetapi, sahabat yang ketujuh, yaitu putranya, Abdullah bin Umar, boleh memilih, namun tidak boleh dipilih. Setelah tim tujuh tersebut rampung  dari turun ke bawah, muncul dua nama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin ‘Affan. Dalam konteks ini, ternyata Ali bin Abi Thalib menolak menerima jabatan khalifah sehingga otomatis jatuhlah pilihan itu kepada sahabat Utsman bin ‘Affan sebagai khalifah ketiga.

Kita ucapkan selamat mengemban amanah kepada KH MA Sahal Mahfudz sebagai rais am dan KH Sa’id Aqiel Siraj sebagai ketua umum PBNU.

Dua Keniscayaan Polri (?)

Jumat, 9 April 2010 | 03:58 WIB

Oleh Reza Indragiri Amriel

Sesungguhnya sangat menggelikan ketika Mabes Polri beberapa pekan lalu tetap bersikukuh tidak ada makelar kasus atau markus di organisasi Tribrata itu. Toh, sangat banyak ilmuwan yang berpandangan tindak korupsi di lingkungan kepolisian termasuk manipulasi perkara adalah sama usianya dengan umur korps penegak hukum itu sendiri.

Jadi, bantahan atau pengingkaran Polri tentang keberadaan markus benar-benar terdengar bagaikan utopia di siang bolong.

Keniscayaan pertama

Munculnya rupa-rupa ketidaksemenggahan perilaku (misconduct), termasuk tindak korupsi, di organisasi kepolisian tak berlebihan untuk disebut sebagai kondisi yang kodrati. Para akademisi biasa menyebut kondisi itu sebagai akibat yang dimunculkan oleh faktor-faktor konstan. Disebut ”konstan” karena menunjuk pada unsur-unsur institusional yang relatif tidak bisa dihilangkan.

Faktor pertama adalah diskresi. Diskresi, bagi polisi, merupakan ”senjata” terandal. Dalam metafora Farouk Muhammad, mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, diskresi ibarat pedang bermata ganda. Ketika digunakan melalui filter kognitif dan diselimuti oleh bisikan hati nurani, diskresi menjadi amunisi terdahsyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, manakala diskresi dimanfaatkan secara semena-mena, diskresi tak ubahnya senjata pemusnah hak asasi manusia yang paling mematikan.

Agar efektif, diskresi, dengan demikian, benar-benar tergantung pada diri masing-masing personel polisi. Sadar akan kekuatan diskresi, personel tak pelak dapat tergoda sewaktu-waktu menggunakannya untuk keperluan menyimpang.

Faktor kedua, kerja polisi menyangkut penggunaan kekuasaan, bahkan sebagian di antaranya mengerahkan kekerasan. Pada saat yang sama, tak sedikit area kerja polisi yang berada di wilayah tertutup. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan di wilayah tertutup, jadi prakondisi bagi berlangsungnya penyimpangan perilaku personel polisi.

Faktor ketiga, supervisi yang tidak memadai dari atasan. Sekian banyak survei, termasuk yang dilakukan terhadap polisi Chech, menemukan bahwa kebanyakan personel polisi memandang atasan sebagai pihak yang sejatinya paling bisa diandalkan sebagai model ideal dalam rangka pembersihan organisasi. Persoalannya, pada saat yang sama, polisi-polisi tersebut juga menilai para penyelia mereka bukanlah personel polisi yang bersih. Alih-alih, para senior itu justru menjadi model bagi berseminya tindak-tanduk koruptif.

Faktor keempat, persepsi negatif polisi terhadap masyarakat. Arogansi yang awalnya bersifat individual mewabah menjadi arogansi korps. Sorotan publik terhadap integritas dan profesionalitas institusi kepolisian acap ditanggapi sebagai sesuatu yang mengada-ada. Resistensi polisi terhadap tekanan masyarakat sangat kuat. Pandangan yang merendahkan publik tak pelak jadi warna budaya organisasi polisi dan bukan lagi tingkah laku individu per individu semata.

”Beruntung”, keempat faktor konstan yang membuat korupsi menjadi—nyaris—keniscayaan tersebut selalu bisa ditutupi dari waktu ke waktu berkat adanya the Code atau the Blue Curtain atau the Code of Silence. Ketiga istilah itu merupakan padanan jiwa korsa (semangat korps) yang distortif, yakni solidaritas untuk menutup-nutupi kesalahan sesama anggota korps.

Berkat the Blue Curtain pula, hampir tak pernah terungkap sama sekali angka riil tindak korupsi di institusi kepolisian. Angka-angka yang mengemuka hanya sebatas indikasi, yakni besaran yang datang dari tindakan antikorupsi. Bukan dari nominal sebenarnya yang dikorupsi.

The Code of Silence sebagai kultur menyimpang baru bisa didobrak manakala peniup peluit (whistle blower) beraksi. Dalam kehebohan makelar kasus pajak di Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah sang peniup peluit itu.

Berkat Susno pula, publik jadi tahu sebagian angka riil korupsi di Mabes Polri. Susno kini sedang di atas angin. Namun, terlepas bagaimana akhir perang bintang antara Susno dan Mabes Polri, ada sejumlah konsekuensi yang tampaknya akan muncul. Pertama, baku hantam ini terutama sekali akan meruntuhkan wibawa personel polisi di lapangan, khususnya para personel Polri berpangkat rendah. Masyarakat yang pada dasarnya sudah tak begitu simpati kepada Polri akan kian memandang enteng kewibawaan aparat berseragam coklat itu. Mental aparat pun tak terelakkan anjlok akibat pandangan mencibir yang ditunjukkan khalayak luas.

Kedua, siapa pun yang akan—katakanlah—menang dalam adu gelut antara Susno dan Mabes Polri, harga diri (dignity) Polri tetap saja runtuh. Yang khalayak lihat sesungguhnya bukan pertaruhan antara seorang Susno dan para individu yang menjabat petinggi Mabes Polri belaka. Nama baik korps Tribrata, bukan yang lain, adalah yang paling dipertaruhkan. Dan, celakanya, ini adalah pertaruhan yang teramat mudah untuk diterka bagaimana akhirnya. Itu tadi: dignitiy atau kehormatan Polri yang porak poranda, siapa pun ”juara”-nya.

Ketiga, apa yang sesungguhnya tengah diperjuangkan Susno? Juga, apa sebenarnya yang sedang dipertahankan Polri? Mereka mudah-mudahan tidak lupa, kodrat polisi adalah sebagai anak kandung masyarakat. Jadi, jangan sampai akibat dua gajah bertarung, pelanduk yang terjepit di tengah-tengah. Jangan sampai dua kubu Polri saling unjuk taring, tetapi justru masyarakat yang terengah-engah kehilangan napas.

Keempat, friksi antarsesama anggota Polri akan mudah dibaca oleh para bandit sebagai kesempatan emas melakukan serbaneka tindak kejahatan. Polemik tentang markus membuat Polri lengah, energi terforsir, kewaspadaan dan kesigapan kerja menurun. Konsekuensinya, angka dan kualitas kejahatan yang ditakutkan akan meningkat.

Keniscayaan kedua

Kasus Gayus Tambunan semestinya tidak dibingkai sebagai manipulasi kasus perpajakan semata. Kasus Gayus harus dijadikan momentum pembersihan organisasi Polri beserta lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas tersebut, dengan segala hormat saya, sepertinya Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak cukup kuat untuk menghadapi guncangan internal di lembaga yang dipimpinnya. Terlebih, setelah sebelumnya sempat terkesan melindungi dua jenderalnya yang disebut-sebut Susno sebagai markus, kini Kapolri kembali mengingkari adanya kebiasaan pemberian setoran dari bawahan kepada atasan di institusi Polri. Padahal, sudah sejak lama, hal-hal semacam itu, termasuk ”lelang jabatan”, menjadi obrolan sehari-hari di ruang publik.

Apa boleh buat; tanpa maksud menihilkan catatan positif yang telah dicapai oleh Kapolri saat ini, bisa jadi Indonesia butuh rezim Polri baru untuk mengakhiri masalah markus dalam kasus Gayus. Lebih mendasar lagi, untuk membenahi Polri secara lebih radikal. Polri butuh reformasi organisasi. Polri butuh revitalisasi spirit profesionalisme. Tentu saja, seberat apa pun masalah yang mereka hadapi, Polri butuh dukungan kita: masyarakat Indonesia. Wallahualam.

Reza Indragiri Amriel Alumnus Psikologi Forensik, The University of Melbourne

Kepemimpinan Tak Tergantikan

Jumat, 9 April 2010 | 03:59 WIB

Oleh Saifur Rohman

Kongres PDI Perjuangan di Bali, 5-9 April 2010, menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum kurun waktu 2010-2014.

Keputusan itu merupakan perwujudan pandangan 33 DPD PDI-P di seluruh Indonesia. Dalam reportase Kompas (6/4) tertulis, ”Apa jadinya PDI-P tanpa Megawati. Ia akan menjadi partai nasionalisme yang pas-pasan yang banyak beredar belakangan ini.” Di balik optimisme itu, pertanyaan paralel laik diajukan: apa jadinya bila kepemimpinan harus terus-menerus dengan Megawati? Pertanyaan lebih mendasar: adakah sebuah kepemimpinan tanpa regenerasi alias tak tergantikan mampu menjawab tantangan? Bagaimana solusi kepemimpinan tanpa penerus ini sebagai pelajaran kita terhadap pembelajaran model kepemimpinan bangsa?

Kita perlu menjawab pertanyaan itu. Lima tahun lagi kepemimpinan bangsa tak terlepas dari cara pandang sekarang. Tahun ini, partai-partai besar menjalankan mekanisme kepemimpinan mereka. Model yang dikembangkan jelas sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa. Tulisan ini memperlihatkan kelemahan model yang sedang berkembang dan menawarkan jalan keluar yang paling bisa diterima.

Kajian pelbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora memberi petunjuk dasar tentang mekanisme kepemimpinan. S Camini (psikologi kepemimpinan): ”Kepemimpinan bangsa bukanlah sesuatu yang alamiah, diteruskan berdasarkan garis darah, tetapi sesuatu yang perlu dipelajari dari kesalahan, kejatuhan, bahkan kepahitan” (Fortune, 1995: 934).

Karena harus dipelajari, kepemimpinan dalam disiplin filsafat kepemimpinan haruslah didasarkan pada seni pelestarian nilai bersama. Sebagai sebuah seni, kajian pandangan mazhab Frankfurt dan pragmatisme Amerika menuai sintesis: kepemimpinan harus didasarkan pada pilar kebenaran dan keadilan. Kebenaran, khusus dalam kebenaran politik pandangan John Dewey (1986: 65) dan Habermas (1986: 234), berarti ”sesuai dengan rasionalitas publik” dan keadilan dalam pandangan John Rawls (1992: 45) berarti ”memberi keuntungan terhadap semua instrumen yang hidup di dalam kelompok bangsa”.

Kita boleh keberatan sebab kenyataannya, rasionalitas publik sering dimanipulasi melalui model transaksi yang tak beda dengan aktivitas jual beli dalam proyek pemilihan kepemimpinan. Contoh paling baru adalah perhelatan kepemimpinan partai besar tahun lalu yang kental dengan isu dangkal: uang. Contoh lain, rasionalitas publik dalam mekanisme kepemimpinan sering terjerumus pada pemenuhan kepentingan sesaat, harta, dan kedudukan. Keputusan memilih posisi sebagai partai ideologis sesungguhnya menjauhkan diri dari manipulasi rasionalitas sebab ideologi akan melampaui pertimbangan rasio dan mendudukkan diri pada wilayah keyakinan. Kepemimpinan dimunculkan melalui legitimasi ideologis yang dipercayai sebagai benar.

Tidak realistis

Persoalan kemudian, legitimasi kepemimpinan yang didasarkan pada jalur ideologi itu tak melulu membawa keadilan. Kepercayaan yang terlampau besar pada legitimasi spekulatif itu akan jatuh pada kenyataan semu. Tak realistis! Antara pengikut dan pemimpin tak ada kemampuan melihat kenyataan secara jernih dan nalar. Prinsip keadilan yang ditambahkan dalam kepemimpinan berbasis ideologi akan membimbing kita pada pemahaman tentang pengakuan adanya kenyataan yang plural. Hipotesis John Rawls tentang keadilan mengajarkan betapa penting transformasi nilai ideologi kepada kader lain, bahkan kepada unit terkecil dalam kelompok yang merasa paling tak diuntungkan.

Jika hipotesis ini benar, menjadi tak relevan pernyataan tentang adanya regenerasi dalam partai ideologi oleh Megawati. Katanya, ”Kemunculan tiga anak saya (dalam partai PDI-P) adalah sesuatu yang menggembirakan. Hal itu sekaligus menjadi bukti regenerasi tengah berjalan” (Kompas, 6/4). Dari situ tak sulit menarik pernyataan bahwa regenerasi tak dimaksudkan sebagai penggantian kepemimpinan berdasarkan ahli waris, melainkan pada perwujudan keterbukaan terhadap kader lain membuktikan diri.

Kepemimpinan yang berdasarkan garis kekerabatan hanya akan menimbulkan pergunjingan berkepanjangan. Kiranya tak perlu diperdebatkan adanya pertimbangan garis kekerabatan dalam penyusuan daftar caleg, struktur kepengurusan partai politik, hingga ”regenerasi kepemimpinan” dalam berbagai partai politik di Indonesia yang dibesarkan atas nama Pancasila dan kebinekaan. Dalam penjelasan sosiologi, kepemimpinan yang mengandalkan ikatan darah (Gemeinschaften) hanya efektif dalam masyarakat yang memelihara legitimasi supranatural.

Kita butuh pemimpin ideologis yang sanggup terbuka menjawab pluralitas bangsa. Ideologi perlu ditafsirkan ulang sebab figur pemimpin adalah manusia fana yang akan mati, sementara ideologi akan terus hidup. Saifur Rohman Dosen Universitas Semarang

Korupsi, Fasad, dan Jihad

Jumat, 9 April 2010 | 04:01 WIB

Oleh Azyumardi Azra

Kasus Gayus Tambunan, pegawai golongan III A, dengan masa kerja kurang dari sepuluh tahun, dengan uang di sejumlah rekeningnya sekitar Rp 28 miliar, sekali lagi mengungkapkan betapa endemik dan latennya korupsi dalam kelembagaan birokrasi kita.

Selain Gayus, ada lagi BA, mantan kepala salah satu kantor pajak di wilayah DKI Jakarta, yang memiliki rekening konon lebih dari Rp 70 miliar. Kasus-kasus ini hampir bisa dipastikan hanyalah ”puncak” dari gunung es yang lebih besar, yang tersembunyi di bawah permukaan.

Kasus-kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya kelembagaan birokrasi—dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak—terhadap penyelewengan. Padahal, para pegawai di instansi ini bertugas mengumpulkan dana wajib pajak untuk ketersediaan keuangan negara; mereka seyogianya memelihara amanah, tak menyerah pada godaan hawa nafsu untuk korupsi karena kerakusan.

Pemberian remunerasi kepada para pegawai pemungut pajak ini yang membuat mereka mendapatkan take home pay yang berlipat-lipat terbukti belum cukup memuaskan kerakusan. Ini membuat kian tercederainya rasa keadilan publik.

Aparat birokrasi mana lagi yang bisa dipercayai publik? Karena, mereka yang terlibat korupsi ternyata ada di hampir seluruh lembaga penegak hukum dan keadilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan hingga hakim-hakimnya. Kita selalu berapologi dan ”menghibur diri” dengan menyatakan, para pelaku tersebut hanyalah ”oknum-oknum”, padahal publik juga melihat berbagai indikasi bahwa korupsi semacam itu berlangsung cukup sistemik di antara orang-orang di sebuah instansi tertentu ataupun antarinstansi.

Fasad dan nafsu syaitaniyyah

Mencermati skala endemi korupsi seperti itu, tidak ragu lagi, ia telah menjadi ”kriminalitas luar biasa”, yang pertama-tama telah merusak lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan dan penegak hukum. Tidak kurang negatifnya adalah rusaknya trust, kepercayaan publik kepada aparat birokrasi dan penegak hukum. Padahal, trust merupakan salah satu modal sosial yang instrumental untuk membangun negara dan pemerintahan yang kredibel dan akuntabel sehingga pada gilirannya dapat memajukan bangsa.

Pada segi ini, para pelaku korupsi dari sudut pandang Islam telah melakukan fasad, kerusakan yang bahkan luar biasa (mafsadat) terhadap kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara-bangsa. Lagi-lagi, dari sudut pandang Islam, para pelaku kerusakan mestilah sama sekali tidak ditoleransi dalam bentuk apa pun dan mereka wajib dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Mentoleransi dan berlaku ”lunak” (lenient) kepada mereka hanya membuat publik dan negara yang menjadi korban juga dapat hanyut dan tenggelam dalam arus mafsadat.

Mafsadat, khususnya korupsi yang terutama disebabkan kerakusan, bersumber dari hawa nafsu yang tidak terkendali, yang dalam Islam disebut al-nafs al-syaithaniyyah—hawa nafsu setan. Karena itu, terdapat banyak ayat Al Quran yang memperingatkan manusia untuk tak hanyut mengikuti hawa nafsu, yang bakal menjerumuskan diri ke dalam kesesatan dan kehancuran di dunia dan akhirat.

Manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu setannya tidak hanya merusak dirinya, tetapi sebagaimana dikemukakan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, juga merusak umat dan bangsa. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, jihad terbesar (al-jihad al-akbar) adalah jihad melawan hawa nafsu setan yang dapat bernyala-nyala dalam diri manusia, yang membawanya ke dalam berbagai tindakan mafsadat yang menghancurkan diri dan masyarakat lingkungannya.

Hukuman berat

Merupakan tanggung jawab lembaga dan ormas keagamaan untuk juga berbicara lantang tentang mafsadat korupsi dan pada saat yang sama memaklumkan jihad—dalam hal ini bermakna, bersungguh-sungguh—melawan korupsi. Ini salah satu bentuk jihad, kesungguhan tekad dan tindakan, yang sangat dibutuhkan negara-bangsa ini pada masa ini. Lebih daripada itu, lembaga dan ormas keagamaan hendaknya mengembangkan berbagai bentuk program jihad anti-korupsi dan terus melakukan penyadaran publik tentang pentingnya bersama melakukan jihad, kesungguhan melawan korupsi dalam berbagai bentuk.

Salah satu ”hikmah” positif dari terungkapnya kasus Gayus dan juga BA adalah meningkatnya ”kemarahan” publik terhadap korupsi. Terdapat kecenderungan kuat, publik menginginkan hukuman seberat-beratnya terhadap koruptor. Bentuknya, mulai dari hukuman mati seperti dikemukakan Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, atau hukuman seumur hidup, penyitaan seluruh kekayaan, sampai sanksi sosial, dikeluarkan dari masyarakat adat, pengucilan sosial, dan seterusnya.

Hemat saya, berbagai alternatif hukum ini sepatutnya dapat segera diterapkan; tentu saja dengan tetap mempertimbangkan tingkat korupsi yang dilakukan. Namun, pada prinsipnya, dari sudut hukum dan perundangan serta agama, hukuman maksimal mestilah diterapkan kepada para koruptor tanpa pandang bulu dan tanpa ampun. Bahkan, dapat pula dipertimbangkan penjara khusus koruptor untuk membuat jera sehingga mereka yang punya niat untuk mencuri dana publik berpikir seribu kali sebelum melakukan korupsi.

Para ahli fiqh (hukum Islam) sepakat, hukuman berat terhadap pencuri kekayaan milik negara dan publik sangat perlu dalam rangka menjaga kemaslahatan publik agar tidak terjerumus ke dalam mafsadat yang dapat menghancurkan kehidupan negara-bangsa, yang di dalamnya juga termasuk umat beragama.

Hukuman berat juga sangat penting dalam rangka menegakkan prinsip perlindungan terhadap harta (hifdz al-maal), baik milik pribadi maupun milik negara atau publik. Hifdz al-maal merupakan salah satu dari lima kemaslahatan publik (al-kulliyat al-khamsah) yang mesti ditegakkan sungguh-sungguh oleh negara dan pemerintah yang telah memperoleh otoritas (tawliyyah) dari rakyat. Jika kita masih juga gagal melakukan pemberantasan korupsi sehingga para koruptor terus gentayangan dengan al-nafs al-syaithaniyyahnya, negara-bangsa ini bakal terjerumus ke dalam jurang fasad dan mafsadat tanpa dasar. Na’udzubillah min dzalik.

Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Kerja sama merupakan salah satu fitrah manusia sebagai mahluk sosial. Kerja sama memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, baik terkait tujuan positif maupun negatif.  Dalam hal apa, bagaimana, kapan dan di mana seseorang harus bekerjasama dengan orang lain tergantung pada kompleksitas dan tingkat kemajuan peradaban orang tersebut. Semakin modern seseorang, maka ia akan  semakin banyak bekerja sama dengan orang lain, bahkan seakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tentunya dengan bantuan perangkat teknologi yang modern pula.

Kerjasama

Bentuk kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok orang dan usia. Sejak masa kanak-kanak, kebiasaan bekerjasama sudah diajarkan di dalam kehidupan keluarga. Setelah dewasa, kerjasama akan semakin berkembang dengan banyak orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pada taraf ini, kerjasama tidak hanya didasarkan hubungan kekeluargaan, tetapi semakin kompleks. Dasar utama dalam kerja sama ini adalah keahlian, di mana masing-masing orang yang memiliki keahlian berbeda, bekerja bersama menjadi satu kelompok/tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kerja sama tersebut adakalanya harus dilakukan dengan orang yang sama sekali belum dikenal, dan begitu berjumpa langsung harus bekerja bersama dalam sebuah kolempok. Oleh karena itu, selain keahlian juga dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri dalam setiap lingkungan atau bersama segala mitra yang dijumpai.

Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok masyarakat ada tiga bentuk, yaitu: (a) bargaining yaitu kerjasama antara orang per orang dan atau antarkelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu, (b) cooptation yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi, dan (c) coalition yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Di antara oganisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi masih ada. Bentuk-bentuk kerjasama di atas biasanya terjadai dalam dunia politik (Soekanto, 1986).

Selain pandangan sosiologis, kerjasama dapat pula dilihat dari sudut manajemen yaitu dimaknai dengan istilah collaboration. Makna ini sering digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu satu kerjasama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi. Dalam manajemen pemberdayaan, staf bukan dianggap sebagai bawahan tetapi dianggap mitra kerja dalam usaha organisasi (Stewart, 1998).

Kerja sama (collaboration) dalam pandangan Stewart merupakan bagian dari kecakapan ”manajemen baru” yang belum nampak pada manajemen tradisional. Dalam bersosialisasi dan berorganisasi, bekerjasama memiliki kedudukan yang sentral karena esensi dari kehidupan sosial dan berorganisasi adalah kesepakatan bekerjasama. Tidak ada organisasi tanpa  kerjasama. Bahkan dalam pemberdayaan organisasi, kerjasama adalah tujuan akhir dari setiap program pemberdayaan. Manajer akan ditakar keberhasilannya dari seberapa mampu ia menciptakan kerjasama di dalam organisasi (intern), dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak di luar organisasi (ekstern).

Sekolah adalah sebuah oganisasi. Di dalam sekolah terdapat struktur organisasi, mulai kepala sekolah, wakil kepala, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja siswa-siswi. Dalam sekolah terdapat kurikulum dan pembelajaran, biaya, sarana, dan hal-hal lain yang harus direncanakan, dilaksankan, dipimpin, dan diawasi, yang kesemuanya itu bermuara pada hubungan kerja sama atau human relation.

Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, Michael Maginn (2004) mengemukakan 14 (empat belas) cara, yakni:

  1. Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas, tim tidak akan menghasilkan apa-apa.  Tujuan memerupakan pernyataan apa yang harus diraih oleh tim, dan memberikan daya memotivasi setiap anggota untuk bekerja. Contohnya, sekolah yang telah merumuskan visi dan misi sekolah hendaknya menjadi tujuan bersama. Selain mengetahui tujuan bersama, masing-masing bagian seharusnya mengetahui tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
  2. Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim harus menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab terhadap suatu bidang atau jenis pekerjaan/tugas. Di lingkungan sekolah, para guru selain melaksanakan proses pembelajaran biasanya diberikan tugas-tugas tambahan, seperti menjadi wali kelas, mengelola laboratorium, koperasi, dan lain-lain. Agar terbentuk kerja sama yang baik, maka pemberian tugas tambahan tersebut harus didasarkan pada keahlian mereka masing-masing.
  3. Sediakan waktu untuk menentukan cara bekerjasama. Meskipun setiap orang telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui kerja sama, namun bagaimana kerja sama itu harus dilakukan perlu adanya pedoman. Pedoman tersebut sebaiknya merupakan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Pedoman dapat dituangkan secara tertulis atau sekedar sebagai konvensi.
  4. Hindari masalah yang bisa diprediksi. Artinya mengantisipasi masalah yang bisa terjadi.  Seorang pemimpin yang baik harus dapatmengarahkan anak buahnya untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul, bukan sekedar menyelesaikan masalah. Dengan mengantisipasi, apa lagi kalau dapat mengenali sumber-sumber masalah, maka organisasi tidak akan disibukkan kemunculan masalah yang silih berganti harus ditangani.
  5. Gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. Peraturan tim akan banyak membantu mengendalikan tim dalam menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan petunjuk ketika ada hal yang salah. Selain itu perlu juga  ada konsensus tim dalam mengerjakan satu pekerjaan..
  6. Ajarkan rekan baru satu tim agar anggota baru mengetahui bagaimana tim beroperasi dan bagaimana perilaku antaranggota tim berinteraksi. Yang dibutuhkan anggota tim adalah gambaran jelas tentang cara kerja, norma, dan nilai-nilai tim. Di lingkungan sekolah ada guru baru atau guru pindahan dari sekolah lain, sebagai anggota baru yang baru perlu ”diajari” bagaimana bekerja di lingkungan tim kerja di sekolah. Suatu sekolah terkadang sudah memiliki budaya saling pengertian, tanpa ada perintah setiap guru mengambil inisiatif untuk menegur siswa jika tidak disiplin. Cara kerja ini mungkin belum diketahui oleh guru baru sehingga perlu disampaikan agar tim sekolah tetap solid dan kehadiran guru baru tidak merusak sistem.
  7. Selalulah bekerjasama, caranya dengan membuka pintu gagasan orang lain. Tim  seharusnya menciptakan lingkunganyang terbuka dengan gagasan  setiap anggota. Misalnya sekolah sedang menghadapi masalah keamanan dan ketertiban, sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama sehingga kerjasama tim dapat berfungsi dengan baik.
  8. Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali atau memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. Di sekolah banyak sekali gagasan yang kreatif, karena itu usahakan untuk diwujudkan agar tim bersemangat untuk meraih tujuan. Dalam menggali gagasan perlu mencari kesamaan pandangan.
  9. Aturlah perbedaan secara aktif. Perbedaan pandangan atau bahkan konflik adalah hal yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau organisasi. Organisasi yang baik dapat memanfaatkan perbedaan dan mengarahkannya sebagai  kekuatan untuk memecahkan masalah. Cara yang paling baik adalah mengadaptasi perbedaan menjadi bagian konsensus yang produktif.
  10. Perangi virus konflik, dan jangan sekali-kali ”memproduksi” konflik. Di sekolah terkadang ada saja sumber konflik misalnya pembagian tugas yang tidak merata ada yang terlalu berat tetapi ada juga yang sangat ringan. Ini sumber konflik dan perlu dicegah agar tidak meruncing. Konflik dapat melumpuhkan tim kerja jika tidak segera ditangani.
  11. Saling percaya. Jika kepercayaan antaranggota hilang, sulit bagi tim untuk bekerja bersama. Apalagi terjadi, anggota tim cenderung menjaga jarak, tidak siap berbagi informasi,  tidak terbuka dan saling curiga.. Situasi ini tidak baik bagi tim. Sumber saling ketidakpercayaan di sekolah biasanya  berawal dari  kebijakan yang tidak transparan atau konsensus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan kepala sekolah tidak bertindak apapun. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar-anggota tim dapat memicu konflik.
  12. Saling memberi penghargaan. Faktor nomor satu yang memotivasi karyawan adalah perasaan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap pekerjaan danm prestasi organisasi. Setelah sebuah pekerjaan besar selesai atau ketika pekerjaan yang sulit membuat tim lelah, kumpulkan anggota tim untuk merayakannya. Di sekolah dapat dilakukan sesering mungkin setiap akhir kegiatan besar seperti akhir semester, akhir ujian nasional, dan lain-lain.
  13. Evaluasilah tim secara teratur. Tim yang efektif akan menyediakan waktu untuk melihat proses dan hasil kerja tim. Setiap anggota diminta untuk berpendapat tentang kinerja tim, evaluasi kembali tujuan tim, dan konstitusi tim.
  14. Jangan menyerah. Terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit dengan kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tim bisa menyerah dan mengizinkan kekalahan ketika semua jalan kreativitas dan sumberdaya yang ada telah dipakai. Untuk meningkatkan semangat anggotanya antara lain dengan cara memperjelas mengapa tujuan tertentu menjadi penting dan begitu vital untuk dicapai. Tujuan merupakan sumber energi tim. Setelah itu bangkitkan kreativitas tim yaitu dengan cara menggunakan kerangka fikir dan pendekatan baru terhadap masalah.

Sumber:

Soekanto, S. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Maginn, M. 2004. Making Teams Work: 24 Poin Penting Seputar Kesuksesan dalam Bekerjasama. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Stewart, A. 1998. Empowering People. Yogyakarta: Kanisius.